Jakarta banjir lagi. Sepertinya hampir setiap bulan Februari kita mengalami kejadian seperti ini. Kita seperti tidak belajar dari pengalaman yang lalu sehingga banjir selalu berulang. Sampah, adalah salah satu obyek yang banyak dipersalahkan di samping buruknya implementasi tata ruang. Permasalahannya adalah, mampukah kita mereduksi volume sampah dan bagaimana caranya agar masalah persampahan ini diubah dari beban masyarakat menjadi berkah bagi masyarakat.
Pengelolaan persampahan semula sepenuhnya dilakukan oleh dinas kebersihan kabupaten/kota. Namun keterbatasan sumber daya, makin bertambahnya beban sampah di kota-kota besar sejalan dengan bertambahnya penduduk, tentu menyebabkan daya dukung pelayanan petugas kebersihan menjadi berkurang. Anda bisa bayangkan, tiap harinya, dihasilkan 44,8 ton sampah di Pekan Raya Jakarta 2007 saja. Karena itu tidak heran jika Dinas Kebersihan DKI menargetkan pembatasan jumlah sampah di DKI sampai 6000 ton saja per hari. Suatu upaya yang tidak mudah penerapannya di lapangan. Kini mulai bermunculan pengusaha kecil dan menengah yang secara kreatif menjadikan berbagai hal yang semula tidak terjamah menjadi suatu lahan usaha yang menjanjikan. Di bidang lingkungan, misalnya sekarang bermunculan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang berbasis waste management (pengelolaan sampah).
Keberadaan pengusaha sampah bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu kita sudah mengenal pemulung, penampung dan pengumpul barang bekas. Namun sekarang, cakupan dan skala ekonomi pengusaha lingkungan ini makin membesar diiringi dengan makin tingginya knowledge content dan inovasi usahanya. Menurut penelitian, dari 100% sampah yang dihasilkan, 80% sampah masih dapat didaur ulang (recycle), 5% dapat digunakan ulang (reuse), 5% recoverable, sehingga sampah yang benar-benar harus dibuang hanya 10% saja. Artinya jika kita biasa menghasilkan sampah 10 kg/hari, maka yang benar-benar harus dibuang sebenarnya hanya 1 kg/hari. Dampaknya, lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah akan berkurang sampai 90%. Stasiun Peralihan Akhir (SPA) Cakung Cilincing, di Jakarta Utara, misalnya dapat menjadi contoh bagaimana bisnis sampah dapat menimbulkan efek berantai yang sangat positif। Dengan mengelola 500 ton sampah per hari, bisnis ini mampu menyerap 250 pekerja। Sedangkan output industri ini yang berupa kompos, material untuk bahan baku semen menjadi input pabrik semen, dan bahan daur ulang seperti bijih plastik yang menjadi bahan baku pabrik plastic menciptakan economic value yang tidak sedikit. Dengan kata lain, industri persampahan semacam ini, merupakan implementasi dari konsep Industrial Ecology dimana terjadi suatu simbiosis mutualisma antara industri di sekitarnya dengan industri persampahan.
Dalam konsep Industrial Ecology, output byproduct berupa sampah/limbah (waste) dari suatu industri merupakan input raw material bagi industri lain, sehingga secara makro prinsip zero waste dapat diterapkan. Konsep ini meniru konsep jaring-jaring makanan (food net) dalam suatu ecosystem. Industrial ecology bersifat proactive, design- in (bukan added on), dan koordinatif. Dalam skala yang lebih advance, di Kalundborg, Denmark, satu kawasan Industrial Ecology telah coba diterapkan. Refinery Statoil menghasilkan gas yang dimanfaatkan oleh Pembangkit listrik Asnaes dan Gyproc, sedangkan steam dari Asnaes dimanfaatkan oleh Novo Nordisk. Prinsip yang sama juga diterapkan pada Tokyo Electric Power Company. Selain pada skala manufaktur, enviropreneurship juga tumbuh dari individual dan kemudian membesar menjadi suatu usaha komunal. Misalnya maraknya pengusaha kompos kering dari daur ulang sampah organik, dan kini muncul pula pengusaha kompos cair yang secara inovatif terus mencari cara baru memproduksi kompos. Ada pula pengusaha yang mencoba membuat plastik ramah lingkungan yang mudah terurai (biodegradable) berbahan baku ekstrak jagung dan penemuan lain yang berprinsip pada Design for Environment.
Bisnis lingkungan dilihat dari segi bussiness opportunity sangatlah prospektif. Tengoklah berapa banyak yang mau bermain di ceruk bisnis lingkungan, karena bisnis ini dipersepsikan bisnis kotor (harfiah, banyak orang yang langsung bergidik mendengar kata bisnis sampah, sebagian karena gengsi). Selain itu, pengetahuan tentang persampahan atau lingkungan belum menjadi ilmu yang umum (common knowledge) walau inipun bisa didapat dengan surfing di internet. Karena itu, envirobussiness merupakan niche tersendiri dalam dunia usaha. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, melainkan mau atau tidak mau (karena perceived value tadi). Selain itu, walaupun bisnis ini “dijauhi” oleh banyak orang, demand dari produk hasil envirobusiness ini cukup tinggi. Katakanlah bijih plastik, bubur kertas, kaleng bekas, biogas, kompos, bahkan sampah yang tidak bisa direcover bisa dijadikan umpan untuk rotary kiln di industri semen seperti dijelaskan sebelumnya. Jika demand tinggi sedangkan supply minim, bisa dipastikan harga jual akan cukup kompetitif. Karena itu, kenapa tidak mulai dari sekarang kita menggarap ceruk bisnis ini.
Seperti kata iklan, kita untung, lingkungan untung…
Friday, May 30, 2008
Samudra Biru Perekonomian Indonesia
Harga sembako makin mencapai langit langit kemampuan daya beli masyarakat, pedagang daging sapi sampai berdemo di istana karena melambungnya harga, kecelakaan lalulintas akibat banyaknya jalan berlubang dan infrastruktur yang tidak memadai menghiasi media massa nasional. Terlepas dari angka kemiskinan mana yang dipakai, apakah versi Bank Dunia atau BPS, fenomena kemiskinan merupakan kenyataan yang sangat nampak di setiap perempatan jalan yang kita lalui. Pertanyaan yang menggelitik adalah, mengapa selama hampir 10 tahun orde reformasi yang menumbangkan kekuasaan orde baru, lengkap dengan empat presiden hilir mudik di Istana Merdeka, harapan akan kehidupan masyarakat yang lebih baik justru seolah makin menjauh. Apakah ini adalah efek pemberitaan media massa yang di era pers bebas, dengan mudah memberitakan hal buruk yang di masa Orde Baru diharamkan? Atau memang ada peningkatan riil jumlah kemiskinan di masyarakat kita? Jika demikian, apa akar masalahnya? Jika kita coba lihat ke luar (outward looking), kita bisa belajar memetik pengalaman dari negara lain dengan mengkostumisasikan keberhasilan yang dinikmati negara tersebut dengan tetap mencermati permasalahan internalnya.
Malaysia misalnya, sukses memperoleh kemajuan luar biasa dalam pertumbuhan ekonominya. Rahasianya adalah meletakkan stabilitas politik dan keamanan sebagai pondasi pertumbuhan ekonominya, seperti juga diterapkan oleh Singapura, dan China dengan caranya masing-masing. Malaysia dan Singapura memiliki undang undang anti subversi yang dikenal dengan internal security act. Indonesia pernah menerapkan strategi pembangunan berbasiskan stabilitas politik dan keamanan di masa Orba dengan Undang Undang Subversi sebagai penjaminnya. Malaysia dan Singapura, memiliki pemerintahan dari partai yang telah lama berkuasa sejak negara itu merdeka dan secara politik menetapkan single majority sebagai realitas politik yang harus ada. Dengan demikian segala keputusan politik pemerintah di bidang pembangunan akan didukung oleh parlemen. Tidak ada hingar bingar pro kontra di parlemen yang membuat pemerintah ragu untuk bertindak, tidak ada politisi yang ’mbalelo’ keluar dari garis kebijakan partai. Namun demikian, Malaysia bukannya tanpa masalah, keberpihakan kebijakan pemerintah yang cenderung memberi peluang lebih kepada ras melayu telah menaburkan bibit ketidakpuasan di antara masyarakat minoritas di negara multietnis yang suatu saat nanti akan menjadi masalah besar jika nuansa ketidakadilan terus mengemuka. China dan Vietnam juga menerapkan hal serupa. Partai Komunis sebagai pemegang kekuasaan tunggal, menjamin stabilitas negara dengan sikap represif didukung kekuatan militer yang besar.
Menarik untuk dicermati bahwa, investor dari negara-negara kampiun demokrasi seperti Amerika, dan Uni Eropa, lebih mencintai negara-negara represif (demi stabilitas) untuk melakukan investasi daripada ke negara-negara demokrasi. Lihatlah China yang menjadi tujuan investasi favorit dunia. Dengan banyaknya investasi yang ditanam di sana, maka seruan untuk lebih memperhatikan demokrasi dan HAM dari negara-negara besar (yang notabene adalah investornya) akan hanya merupakan lip service, karena justru merekalah yang lebih berkepentingan dengan stabilitas tersebut. Stabilitas ini pulalah yang memungkinkan pemerintah Malysia, Singapura, China dan Vietnam dapat merumuskan visi dan strategi jangka panjangnya (semacam Haluan Negara), sehingga kesinambungan program pembangunan dapat terus dijaga. Ini berbeda dengan Indonesia, dimana pergantian pemerintahan akan diikuti dengan pergantian prioritas dan arah pembangunan (sesuai janji kampanyenya), padahal umur pemerintahan tidak lebih dari lima tahun. Selain itu ada pandangan yang keliru bahwa semua produk pemerintahan lama adalah buruk. Program Posyandu, Keluarga Berencana, dan Swasembada Pangan, misalnya tidak lagi mendapat perhatian serius hanya karena dicap berbau Orba, padahal program ini justru telah teruji keberhasilannya dan mendapat pengakuan dan penghargaan dari badan dunia sekelas WHO dan WFP.
Karena itu, berkaca dari pengalaman tetangga, stabilitas memang dibutuhkan sebagai daya tarik kuat untuk mendatangkan investor. Tapi tentu saja kita tidak mungkin kembali ke zaman stabilitas ala Orba. Dibutuhkan inovasi inovasi baru dalam pengelolaan perekonomian negara. Salah satunya adalah menerapkan strategi Samudra Biru dalam berbagai sektor publik. Dalam bukunya, Blue Ocean Strategy, W Chan Kim dan Renee Mauborgne, membuktikan bahwa strategi ini bukan hanya ampuh untuk sektor industri manufaktur dan jasa, tapi juga sektor publik. New York city tahun 1990-an menghadapi masalah yang mengarah pada anarki di mana tingkat kejahatan ada pada level yang sulit dikendalikan. Hanya dalam waktu dua tahun, setelah menerapkan strategi samudra biru yang intinya adalah penciptaan nilai baru dan tidak menghabiskan waktu dan resources untuk head to head dengan nilai lama, Kepolisian New York (NYPD) mampu menekan tingkat pembunuhan sampai 50 persen, pidana berat turun 39 persen dan kepercayaan publik terhadap NYPD naik 73 persen dari 37 persen. Dalam upaya ini dipelajari bahwa aspek kognitif para pejabat sangat mempengaruhi seberapa kuat sense dan passion mereka dalam menjalankan tugas. Misalnya, seorang pejabat yang bertugas mengatasi banjir akan lebih sungguh-sungguh bekerja keras, jika dia dan keluarga mencoba tinggal beberapa waktu di daerah rawan banjir. Ini penting karena phisical experience akan menjadi suatu driving force yang sangat kuat yang menggerakkan manusia. Bayangkan jika sang pejabat hanya memelototi sederet angka dan statistik banjir tanpa pernah tahu bagaimana menderitanya jadi korban banjir.
Jadi, meningkatkan kinerja perekonomian, tidak selalu harus dengan meningkatkan secara proporsional seluruh sumber daya dan mengakibatkan biaya tinggi. Presiden sebagai CEO hanya perlu me-realokasikan sumber daya tersebut untuk mencapai kinerja optimum masing-masing sektor dengan mengidentifikasi strong point dan weak point dari organisasi negara.
Malaysia misalnya, sukses memperoleh kemajuan luar biasa dalam pertumbuhan ekonominya. Rahasianya adalah meletakkan stabilitas politik dan keamanan sebagai pondasi pertumbuhan ekonominya, seperti juga diterapkan oleh Singapura, dan China dengan caranya masing-masing. Malaysia dan Singapura memiliki undang undang anti subversi yang dikenal dengan internal security act. Indonesia pernah menerapkan strategi pembangunan berbasiskan stabilitas politik dan keamanan di masa Orba dengan Undang Undang Subversi sebagai penjaminnya. Malaysia dan Singapura, memiliki pemerintahan dari partai yang telah lama berkuasa sejak negara itu merdeka dan secara politik menetapkan single majority sebagai realitas politik yang harus ada. Dengan demikian segala keputusan politik pemerintah di bidang pembangunan akan didukung oleh parlemen. Tidak ada hingar bingar pro kontra di parlemen yang membuat pemerintah ragu untuk bertindak, tidak ada politisi yang ’mbalelo’ keluar dari garis kebijakan partai. Namun demikian, Malaysia bukannya tanpa masalah, keberpihakan kebijakan pemerintah yang cenderung memberi peluang lebih kepada ras melayu telah menaburkan bibit ketidakpuasan di antara masyarakat minoritas di negara multietnis yang suatu saat nanti akan menjadi masalah besar jika nuansa ketidakadilan terus mengemuka. China dan Vietnam juga menerapkan hal serupa. Partai Komunis sebagai pemegang kekuasaan tunggal, menjamin stabilitas negara dengan sikap represif didukung kekuatan militer yang besar.
Menarik untuk dicermati bahwa, investor dari negara-negara kampiun demokrasi seperti Amerika, dan Uni Eropa, lebih mencintai negara-negara represif (demi stabilitas) untuk melakukan investasi daripada ke negara-negara demokrasi. Lihatlah China yang menjadi tujuan investasi favorit dunia. Dengan banyaknya investasi yang ditanam di sana, maka seruan untuk lebih memperhatikan demokrasi dan HAM dari negara-negara besar (yang notabene adalah investornya) akan hanya merupakan lip service, karena justru merekalah yang lebih berkepentingan dengan stabilitas tersebut. Stabilitas ini pulalah yang memungkinkan pemerintah Malysia, Singapura, China dan Vietnam dapat merumuskan visi dan strategi jangka panjangnya (semacam Haluan Negara), sehingga kesinambungan program pembangunan dapat terus dijaga. Ini berbeda dengan Indonesia, dimana pergantian pemerintahan akan diikuti dengan pergantian prioritas dan arah pembangunan (sesuai janji kampanyenya), padahal umur pemerintahan tidak lebih dari lima tahun. Selain itu ada pandangan yang keliru bahwa semua produk pemerintahan lama adalah buruk. Program Posyandu, Keluarga Berencana, dan Swasembada Pangan, misalnya tidak lagi mendapat perhatian serius hanya karena dicap berbau Orba, padahal program ini justru telah teruji keberhasilannya dan mendapat pengakuan dan penghargaan dari badan dunia sekelas WHO dan WFP.
Karena itu, berkaca dari pengalaman tetangga, stabilitas memang dibutuhkan sebagai daya tarik kuat untuk mendatangkan investor. Tapi tentu saja kita tidak mungkin kembali ke zaman stabilitas ala Orba. Dibutuhkan inovasi inovasi baru dalam pengelolaan perekonomian negara. Salah satunya adalah menerapkan strategi Samudra Biru dalam berbagai sektor publik. Dalam bukunya, Blue Ocean Strategy, W Chan Kim dan Renee Mauborgne, membuktikan bahwa strategi ini bukan hanya ampuh untuk sektor industri manufaktur dan jasa, tapi juga sektor publik. New York city tahun 1990-an menghadapi masalah yang mengarah pada anarki di mana tingkat kejahatan ada pada level yang sulit dikendalikan. Hanya dalam waktu dua tahun, setelah menerapkan strategi samudra biru yang intinya adalah penciptaan nilai baru dan tidak menghabiskan waktu dan resources untuk head to head dengan nilai lama, Kepolisian New York (NYPD) mampu menekan tingkat pembunuhan sampai 50 persen, pidana berat turun 39 persen dan kepercayaan publik terhadap NYPD naik 73 persen dari 37 persen. Dalam upaya ini dipelajari bahwa aspek kognitif para pejabat sangat mempengaruhi seberapa kuat sense dan passion mereka dalam menjalankan tugas. Misalnya, seorang pejabat yang bertugas mengatasi banjir akan lebih sungguh-sungguh bekerja keras, jika dia dan keluarga mencoba tinggal beberapa waktu di daerah rawan banjir. Ini penting karena phisical experience akan menjadi suatu driving force yang sangat kuat yang menggerakkan manusia. Bayangkan jika sang pejabat hanya memelototi sederet angka dan statistik banjir tanpa pernah tahu bagaimana menderitanya jadi korban banjir.
Jadi, meningkatkan kinerja perekonomian, tidak selalu harus dengan meningkatkan secara proporsional seluruh sumber daya dan mengakibatkan biaya tinggi. Presiden sebagai CEO hanya perlu me-realokasikan sumber daya tersebut untuk mencapai kinerja optimum masing-masing sektor dengan mengidentifikasi strong point dan weak point dari organisasi negara.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
