Samudra Biru Perekonomian Indonesia

Harga sembako makin mencapai langit langit kemampuan daya beli masyarakat, pedagang daging sapi sampai berdemo di istana karena melambungnya harga, kecelakaan lalulintas akibat banyaknya jalan berlubang dan infrastruktur yang tidak memadai menghiasi media massa nasional. Terlepas dari angka kemiskinan mana yang dipakai, apakah versi Bank Dunia atau BPS, fenomena kemiskinan merupakan kenyataan yang sangat nampak di setiap perempatan jalan yang kita lalui. Pertanyaan yang menggelitik adalah, mengapa selama hampir 10 tahun orde reformasi yang menumbangkan kekuasaan orde baru, lengkap dengan empat presiden hilir mudik di Istana Merdeka, harapan akan kehidupan masyarakat yang lebih baik justru seolah makin menjauh. Apakah ini adalah efek pemberitaan media massa yang di era pers bebas, dengan mudah memberitakan hal buruk yang di masa Orde Baru diharamkan? Atau memang ada peningkatan riil jumlah kemiskinan di masyarakat kita? Jika demikian, apa akar masalahnya? Jika kita coba lihat ke luar (outward looking), kita bisa belajar memetik pengalaman dari negara lain dengan mengkostumisasikan keberhasilan yang dinikmati negara tersebut dengan tetap mencermati permasalahan internalnya.

Malaysia misalnya, sukses memperoleh kemajuan luar biasa dalam pertumbuhan ekonominya. Rahasianya adalah meletakkan stabilitas politik dan keamanan sebagai pondasi pertumbuhan ekonominya, seperti juga diterapkan oleh Singapura, dan China dengan caranya masing-masing. Malaysia dan Singapura memiliki undang undang anti subversi yang dikenal dengan internal security act. Indonesia pernah menerapkan strategi pembangunan berbasiskan stabilitas politik dan keamanan di masa Orba dengan Undang Undang Subversi sebagai penjaminnya. Malaysia dan Singapura, memiliki pemerintahan dari partai yang telah lama berkuasa sejak negara itu merdeka dan secara politik menetapkan single majority sebagai realitas politik yang harus ada. Dengan demikian segala keputusan politik pemerintah di bidang pembangunan akan didukung oleh parlemen. Tidak ada hingar bingar pro kontra di parlemen yang membuat pemerintah ragu untuk bertindak, tidak ada politisi yang ’mbalelo’ keluar dari garis kebijakan partai. Namun demikian, Malaysia bukannya tanpa masalah, keberpihakan kebijakan pemerintah yang cenderung memberi peluang lebih kepada ras melayu telah menaburkan bibit ketidakpuasan di antara masyarakat minoritas di negara multietnis yang suatu saat nanti akan menjadi masalah besar jika nuansa ketidakadilan terus mengemuka. China dan Vietnam juga menerapkan hal serupa. Partai Komunis sebagai pemegang kekuasaan tunggal, menjamin stabilitas negara dengan sikap represif didukung kekuatan militer yang besar.

Menarik untuk dicermati bahwa, investor dari negara-negara kampiun demokrasi seperti Amerika, dan Uni Eropa, lebih mencintai negara-negara represif (demi stabilitas) untuk melakukan investasi daripada ke negara-negara demokrasi. Lihatlah China yang menjadi tujuan investasi favorit dunia. Dengan banyaknya investasi yang ditanam di sana, maka seruan untuk lebih memperhatikan demokrasi dan HAM dari negara-negara besar (yang notabene adalah investornya) akan hanya merupakan lip service, karena justru merekalah yang lebih berkepentingan dengan stabilitas tersebut. Stabilitas ini pulalah yang memungkinkan pemerintah Malysia, Singapura, China dan Vietnam dapat merumuskan visi dan strategi jangka panjangnya (semacam Haluan Negara), sehingga kesinambungan program pembangunan dapat terus dijaga. Ini berbeda dengan Indonesia, dimana pergantian pemerintahan akan diikuti dengan pergantian prioritas dan arah pembangunan (sesuai janji kampanyenya), padahal umur pemerintahan tidak lebih dari lima tahun. Selain itu ada pandangan yang keliru bahwa semua produk pemerintahan lama adalah buruk. Program Posyandu, Keluarga Berencana, dan Swasembada Pangan, misalnya tidak lagi mendapat perhatian serius hanya karena dicap berbau Orba, padahal program ini justru telah teruji keberhasilannya dan mendapat pengakuan dan penghargaan dari badan dunia sekelas WHO dan WFP.

Karena itu, berkaca dari pengalaman tetangga, stabilitas memang dibutuhkan sebagai daya tarik kuat untuk mendatangkan investor. Tapi tentu saja kita tidak mungkin kembali ke zaman stabilitas ala Orba. Dibutuhkan inovasi inovasi baru dalam pengelolaan perekonomian negara. Salah satunya adalah menerapkan strategi Samudra Biru dalam berbagai sektor publik. Dalam bukunya, Blue Ocean Strategy, W Chan Kim dan Renee Mauborgne, membuktikan bahwa strategi ini bukan hanya ampuh untuk sektor industri manufaktur dan jasa, tapi juga sektor publik. New York city tahun 1990-an menghadapi masalah yang mengarah pada anarki di mana tingkat kejahatan ada pada level yang sulit dikendalikan. Hanya dalam waktu dua tahun, setelah menerapkan strategi samudra biru yang intinya adalah penciptaan nilai baru dan tidak menghabiskan waktu dan resources untuk head to head dengan nilai lama, Kepolisian New York (NYPD) mampu menekan tingkat pembunuhan sampai 50 persen, pidana berat turun 39 persen dan kepercayaan publik terhadap NYPD naik 73 persen dari 37 persen. Dalam upaya ini dipelajari bahwa aspek kognitif para pejabat sangat mempengaruhi seberapa kuat sense dan passion mereka dalam menjalankan tugas. Misalnya, seorang pejabat yang bertugas mengatasi banjir akan lebih sungguh-sungguh bekerja keras, jika dia dan keluarga mencoba tinggal beberapa waktu di daerah rawan banjir. Ini penting karena phisical experience akan menjadi suatu driving force yang sangat kuat yang menggerakkan manusia. Bayangkan jika sang pejabat hanya memelototi sederet angka dan statistik banjir tanpa pernah tahu bagaimana menderitanya jadi korban banjir.

Jadi, meningkatkan kinerja perekonomian, tidak selalu harus dengan meningkatkan secara proporsional seluruh sumber daya dan mengakibatkan biaya tinggi. Presiden sebagai CEO hanya perlu me-realokasikan sumber daya tersebut untuk mencapai kinerja optimum masing-masing sektor dengan mengidentifikasi strong point dan weak point dari organisasi negara.